TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan Program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 12 juta orang secara kumulatif sejak 2020 hingga 30 September 2021. Penerima Kartu Prakerja tersebar di 34 provinsi.
“Survei persepsi masyarakat terhadap bantuan pemerintah di masa pandemi oleh Ipsos 2021 menyatakan dari sekian banya bentuk program, persepsi masyarakat mengenai bantuan sosial paling bermanfaat adalah Kartu Prakerja,” ujar Febrio dalam acara Diseminasi Hasil Studi Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja yang ditayangkan di YouTube Katadata, Rabu, 1 Desember 2021.
Kartu Prakerja adalah program semi-bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi Covid-19 maupun kelompok masyarakat pencari kerja. Pemerintah, kata Febrio, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program tersebut.
Penerima Program Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif senilai Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 1 juta dari total insentif itu harus digunakan untuk membeli paket pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Sisanya, sebesar Rp 2,4 juta akan diberikan dalam bentuk bantuan tunai yang pencairannya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, Rp 150 ribu sisanya akan diterima bila peserta mengisi survei yang dilaksanakan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Febrio mengatakan merujuk pada survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terhadap 7,2 juta peserta, sebanyak 85 persen responden di antaranya mengaku belum pernah mengikuti pelatihan seumur hidup. Kemudian 52 persen di antaranya ialah warga yang tinggal di desa.
“Lalu 49 persen merupakan perempuan dan 3,6 persen penyandang disabilitas,” kata dia.
Febrio mengklaim Program Kartu Prakerja merupakan inisiatif strategis pemerintah di tengah banyaknya jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Februari 2021, tercatat jumlah angkatan kerja di Tanah Air mencapai 139 juta orang.
Pada masa pandemi, pelaksanaan Program Kartu Prakerja diharapkan bisa menghilangkan gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Sebab sering para pekerja sulit mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang diperoleh dari lembaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pemerintah ingin memberikan tambahan keterampilan sehingga labour market kita jadi lebih sehat dan fleksibel,” tutur Febrio.
